Reklamasi, Krisis Iklim, dan Pulau Pari yang Tak Lagi Punya Air Tawar

Hasil tes laboratorium menunjukkan air sumur di Pulau Pari terintrusi air laut dengan kadar tinggi. Air itu tak bisa dipakai lagi untuk minum, bahkan untuk mandi.

Semua tanaman yang semula bisa disiram dengan sir sumur, kini harus disiram dengan air yang sudah didesalinasi atau menggunakan air galon. Saking seringnya banjir rob menyapu, kini tanah itu pun ikut asin.

Tanaman yang dulu bisa ditanam langsung di atas tanah juga sejak tiga tahun harus ditanam di dalam pot. Jika tidak, maka tanamannya mati atau tumbuh kerdil.

Peneliti Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dino Gunawan Pryambodo menyebut ada tiga parameter untuk melihat apakah air tanah di satu pulau terintrusi air laut. Ketiga parameter itu dilihat dari kadar salinitas (garam), Daya Hantar Listrik (DHL), dan pH atau ukuran konsentrasi ion hidrogen dalam air.

Dino menyebut jika DHL dan salinitas di atas batas kadar normal, maka air tersebut terintrusi air laut. Selain itu, air yang tercemar air laut juga bisa dilihat dari pH yang biasanya berada di bawah 7.

CNNIndonesia.com mengambil sampel air sumur di salah satu rumah warga Pulau Pari di RT 04 RW 04 pada 12 Agustus 2023 dan mengetesnya di salah satu laboratorium swasta di kawasan Jakarta Selatan.

Hasil tes laboratorium menunjukkan DHL dalam air itu mencapai 8.610 µS/cm. DHL itu melebihi batas normal menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 terkait air layak minum.

Berdasarkan Permenkes, batas normal DHL dalam air adalah 20-1500 µS/cm.

Kemudian, skor salinitas di sana juga mencapai 4,9 part per thousand (ppt). Angka itu melebihi batas maksimal yang diperbolehkan untuk minum, yakni maksimal 0,02 ppt. Adapun nilai pH dalam air sampel di Pulau Pari itu menunjukkan 7.

"Ini jelas terintrusi air laut," kata Dino pada Rabu, 4 Oktober 2023.

Dino menyebut tingkat keparahan intrusi air laut di Pulau Pari patut diduga masuk klasifikasi tinggi. Sebab, DHL air di Pulau Pari mencapai 8.610 µmhos/cm atau lebih dari 2000 µmhos/cm.
Krisis iklim dan reklamasi

Dino menjelaskan intrusi air laut salah satunya disebabkan krisis iklim. Semakin panas suhu di bumi, es di kutub utara mencair, muka air laut mengalami kenaikan, lalu terjadi rob. Intensitas rob yang tinggi, bisa menyebabkan intrusi air laut yang parah.

Berdasarkan data Profesor Riset bidang Geoteknologi-Hidrogeologi, Robert Delinom sampai 2019, kenaikan muka air laut di Teluk Jakarta 0,43 cm per tahun.

Banjir rob, kata Dino juga bisa disebabkan oleh aktivitas dan pembangunan di dalam atau sekitar pulau tersebut, seperti reklamasi.

Walhi DKI Jakarta menemukan ada aktivitas reklamasi di Pulau H. Pulau itu berdekatan dengan Pulau Pari. Jarak dari Pulau Pari bagian Barat Daya ke Pulau H sekitar 1 kilometer.

Aktivitas reklamasi di Pulau H telah mengeruk laut seluas 14 ha dan menambah luasan pulau dari semula seluas 8 ha menjadi sekitar 20 ha.

"Iya [berpengaruh reklamasi terhadap intensitas rob]. Jadi air itu kalau wadahnya berubah, air nya itu harus lari ke mana, ke daerah yang lebih rendah. Kalau ada reklamasi bisa jadi sebelahnya banjir," ucapnya.

Oleh sebab itu, sejumlah warga Pulau Pari dan Walhi Jakarta keberatan dengan adanya reklamasi di Pulau H.

Arif Pujianto (54), warga Pulau Pari RT 04 RW 04 merasakan langsung dampak dari intrusi air laut itu. Tanamannya banyak mati.

Air sumurnya tak bisa lagi dipakai memasak. Untuk mandi, dia harus membeli air hasil desalinasi dengan alat Brackish Water Reverse Osmosis Osmosis (BWRO).

Setiap jeriken (30 liter) dikenakan tarif Rp2 ribu.

Ada lebih dari 20 jeriken harus dia isi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk makan, minum, mencuci baju dan perabotan, serta untuk mandi.

"Saya sampai sekarang mandi pakai air beli," kata Arif, warga Pulau Pari pada 12 Agustus 2023.

Edy, warga yang tinggal di RT 02 RW 04 merasakan hal serupa. Namun, dia lebih beruntung sedikit ketimbang Arif. Edy masih bisa menggunakan air sumur untuk mandi dan mencuci baju.

Namun, jika banjir rob datang, nasib Edy tak ada bedanya dengan Arif. Semakin sering rob terjadi, semakin sulit baginya mendapatkan air untuk sekadar mandi.

Mencari alternatif tepat

Pulau Pari hanya punya satu BWRO atau alat desalinasi air. Petugas BWRO, Reli Mujianto menjelaskan alat itu sebenarnya mendesalinasi air sumur yang mengandung banyak kapur menjadi air layak minum.

"Jadi ini bukan air laut," kata Reli, 3 Agustus 2023.

Masalahnya, ketersediaan volume air tanah di satu pulau terbatas dan tak semua bisa dipakai.

Peneliti BRIN, Dino menjelaskan air yang dapat diambil dipakai adalah air yang diambil dari air tanah dalam kedalaman dangkal atau akuifer.

Akuifer merupakan lapisan di bawah tanah, mengandung air dan dapat mengalirkan air. Pada lapisan ini terdapat formasi bebatuan yang mampu melepaskan air dalam jumlah banyak.

Jika diambil dalam skala banyak dan terus menerus, permukaan tanah akan amblas. Galiannya semakin dalam, air yang diambil tidak lagi fresh dan akan terasa payau.

"Pada penelitian lain, warga menggali 1,5 atau 3 meter itu dapat fresh water. Begitu mereka ambil semuanya jadilah fresh water-nya habis," kata dia.

"Terjadi kekosongan. Ruang yang seharusnya diisi oleh air tanah itu diisi air laut,"lanjutnya.

Kepala Seksi Pemeliharaan Suku Dinas SDA Jakarta Glen Santista menyebut pihaknya berencana memasang alat desalinasi dari air laut menjadi air minum di pulau-pulau di Kepri, untuk mengurangi penggunaan air tanah. Alat itu yakni Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).

Namun, kata Glen, rencana itu belum bisa direalisasikan karena terkendala lahan. Saat ini, lahan di Pulau Pari hampir seluruhnya dikuasai oleh perusahaan.

"Untuk di Pulau Pari belum bisa kita rencanakan karena terkait lahan, yang mana sebagian besar lahan milik swasta," kata Glen, 11 September 2023.
Hak air warga Pulau Pari

Peneliti BRIN Dyah Marganingrum dkk dalam Jurnal Wilayah dan Lingkungan (2018) menyatakan, status daya dukung sumber daya air tawar Pulau Pari sebesar 1,34 dan 1,47 (aman bersyarat) masing-masing untuk kondisi eksisting dan prediksi 25 tahun ke depan.

Dino berpendapat ada alternatif lain yang bisa dilakukan oleh Pemprov untuk menjamin hak-hak air warga di Pulau Pari di masa depan. Pemprov bisa membuat pipa bawah laut untuk menyalurkan air bersih dari pulau atau daratan utama (mainland) ke Pulau Pari.

"Seharusnya pemerintah itu buat pipa bawah laut untuk mengalirkan fresh water tapi kan biayanya besar ya. sama Sama kayak kabel bawah laut, tapi diisi air," kata Dino.

Pengkampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah menilai setiap warga berhak mendapatkan air bersih dan air minum yang layak serta gratis.

Hal itu mengacu pada UUD 1945 bahwa air merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"UU-nya mengatur seperti itu, bukan cuma air bersih yang harus dijamin oleh negara, tapi juga air minum," kata Aminullah saat ditemui pada 12 September 2023.

Aminullah menilai sengketa tanah yang terjadi di Pulau Pari tak seharusnya menjadi alasan Pemprov untuk tidak memberikan akses air yang mudah bagi warga.

Menurutnya, Pemprov bisa intervensi dalam sengketa tersebut. Anca mengatakan tak seharusnya ada perusahaan swasta menguasai hampir satu pulau, jika tak diberikan izin oleh Pemprov.

"Yang ngeluarin izin penguasaan lahan itu pemerintah. masa Masa iya mau satu pulau mau dikuasai?" kata dia.

Liputan ini merupakan program Fellowship "Archipelago of Drought 2023" terlaksana dengan dukungan SISJ, CNN Id Academy dan US Embassy

Artikel ini sebelumnya telah terbit di CNNIndonesia.com